Pemilu Saat Pandemi, Indonesia Harus Berkaca pada Negara Lain

KETIKUNPAD – Kurang dari sebulan, perhelatan demokrasi di berbagai daerah Indonesia akan digelar. Sejauh ini pemerintah masih bersikukuh Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) akan diselenggarakan 9 Desember 2020 mendatang.

Keputusan ini mengundang pro dan kontra. Menimbang, pandemi Covid-19 belum terselesaikan di Indonesia. Kurang lebih hampir delapan bulan pandemi menyerang Indonesia. Dilansir dari laman covid19.go.id, tercatat per Selasa 17 November 2020 kasus positif Covid-19 Indonesia menginjak angka 474.455 dengan pertambahan sekitar 3.000 hingga 5.000 kasus baru setiap harinya.

Menurut Ivan Darmawan, S.IP, M.Si, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, saat ini pemerintah Indonesia seakan-akan tersandera antara situasi Covid-19 dan Pilkada. Ivan mengatakan bahwa keputusan untuk tetap melaksanakan Pilkada merupakan tindakan yang kontradiktif.

“Ini sangat kontradiksi. Pemerintah mengatakan bahwa prioritasnya adalah pengendalian Covid-19. Namun, pelaksanaan pilkada sendiri sangat berpotensi memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan protokol kesehatan,” tutur Ivan.

Ivan mengklaim pemerintah terlihat begitu yakin dengan pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

“Dari persiapan, pemerintah tampaknya mereka begitu yakin dengan pelaksanaan Pilkada ini. Dan hingga kini belum terlihat adanya hal-hal yang dapat menunda pelaksanaan Pilkada mendatang,” ujarnya.

Padahal menurut Ivan, kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19 belum begitu menggembirakan. Seperti kurangnya tindakan preventif saat awal pandemi muncul, kebijakan yang tumpang tindih, hingga miskoordinasi antara pemerintah.

Ia mengatakan harusnya Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari negara yang lebih dulu melangsungkan pemilihan.

Salah satunya Malaysia, yang September lalu melakukan Pilihan Raya Negeri (PRN). Pihak berwenang Malaysia mengkonfirmasi adanya lonjakan Covid-19 pasca PRN. Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohomad juga mengatakan bahwa PRN Sabah seharusnya tidak dilakukan.

“Harusnya pemerintah Indonesia dapat berkaca pada negara yang sudah melakukan pemilu. Jika Pilkada ini bukan kepentingan politik semata, maka ada hal yang lebih penting yaitu keselamatan rakyat,” pungkasnya.

Ivan juga menekankan bahwa masyarakat harus tetap mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Masyarakat bertindak sebagai controller, agar pemerintah tidak mengambil keputusan yang salah.

“Benar, pemerintah memang harus bertindak. Namun, masyarakat juga bertanggung jawab dalam pengawasan agar pemerintah tidak melakukan tindakan yang salah,” tegas Ivan.

Tulisan ini tayang di Ketikunpad.ac.id pada November 2020, link: https://ketik.unpad.ac.id/posts/705/pemilu-saat-pandemi-indonesia-harus-berkaca-pada-negara-lain-2